Dampak Perang Timur Tengah pada Ekonomi Indonesia: Ancaman Inflasi dan Kenaikan Harga Energi

Perang yang berkecamuk di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 telah menjadi salah satu pemicu guncangan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Indonesia, yang merupakan negara berkembang, kini dihadapkan pada dua tantangan besar: lonjakan harga energi, khususnya minyak, dan penurunan kondisi keuangan global. Hal ini berpotensi mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa konflik tersebut secara langsung menekan prospek pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan tekanan inflasi di seluruh dunia. Kombinasi dari kedua faktor ini sangat mungkin menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan neraca pembayaran Indonesia.

Dari perspektif domestik, pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan publik bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) tetap dalam kondisi aman. Mereka memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Idulfitri 2026. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pergeseran dari masalah “stok” ke “harga” ketika harga minyak dunia melonjak tajam, yang dapat meningkatkan risiko inflasi dan beban fiskal akibat subsidi.

Tindakan dan Kebijakan Pemerintah

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah telah merancang beberapa respons kebijakan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

• Peningkatan manajemen energi dengan efisiensi penggunaan BBM dan gas di sektor-sektor penting.
• Evaluasi penggunaan energi di pembangkit listrik dan sektor lainnya.
• Pengurangan konsumsi BBM melalui pengaturan pola kerja, seperti kerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja.
• Pendirian Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga distribusi energi selama periode mudik.
• Implementasi skenario alternatif untuk menjaga ketersediaan energi.

Pemerintah, melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), juga mengoperasikan Posko Nasional ESDM selama Ramadan dan Idulfitri 2026 untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat.

Risiko pada Sektor Logistik dan Maritim

Dalam sektor logistik dan maritim, risiko utama muncul dari potensi gangguan di jalur-jalur strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan premi asuransi, biaya pengangkutan, serta mengancam keandalan rantai pasokan global. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperingatkan bahwa gangguan pelayaran di wilayah tersebut dapat menciptakan efek domino yang merugikan, tidak hanya bagi sektor energi, tetapi juga bagi transportasi maritim dan rantai pasokan global.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi perekonomian global. Lonjakan harga minyak yang terjadi akibat konflik ini berdampak negatif bagi rantai perdagangan antar negara, menekan pertumbuhan ekonomi, serta menambah tekanan inflasi global.

Pengaruh pada Nilai Tukar dan Arus Modal

Kondisi yang memburuk di pasar global ini memicu penguatan dolar AS, peningkatan yield obligasi Treasury AS, dan arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Kementerian ESDM mengaitkan lonjakan harga minyak dunia dengan ketegangan geopolitik yang berlangsung di kawasan tersebut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kondisi global yang disebabkan oleh konflik antara Iran dan Israel serta Amerika Serikat telah mendorong harga minyak dunia melebihi USD 100 per barel. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Indonesia kini berfokus pada masalah harga.

Dampak paling cepat yang dirasakan oleh Indonesia meliputi:

• Kenaikan harga BBM dan biaya energi, baik secara langsung maupun melalui dampak fiskal.
• Fluktuasi nilai tukar dan biaya pendanaan, yang berhubungan dengan arus modal dan sentimen risiko.
• Peningkatan biaya logistik dan ketepatan waktu pengiriman barang akibat rerouting kapal dan hambatan pelayaran.
• Implikasi sosial yang muncul, mulai dari kekhawatiran publik hingga perlindungan bagi WNI dan pekerja/mahasiswa di kawasan terdampak.

Kenaikan Harga Energi dan Inflasi

Kementerian ESDM telah menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) untuk Februari 2026 sebesar USD 68,79 per barel, meningkat USD 4,38 dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh risiko geopolitik yang dapat mengganggu pasokan minyak dunia serta dinamika aktivitas militer di kawasan strategis yang mempengaruhi jalur distribusi energi global. Menurut Dirjen Migas, Laode Sulaiman, peningkatan ICP pada Februari 2026 adalah akibat meningkatnya risiko geopolitik.

Pemerintah berkomitmen untuk menahan harga BBM bersubsidi setidaknya hingga Idulfitri 2026. Bahlil menegaskan bahwa pasokan BBM akan terjamin hingga Lebaran. Di sisi lain, penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi telah dilakukan sejak 1 Maret 2026 dan stabil sepanjang pertengahan Maret, dengan harga Pertamax di DKI Jakarta tercatat mencapai Rp 12.300 per liter pada 17 Maret 2026.

Inflasi dan Proyeksi Ekonomi

Dari perspektif inflasi, Bank Indonesia mencatat bahwa lonjakan harga minyak dunia memberikan tekanan pada inflasi global dan mempersempit ruang untuk pelonggaran moneter. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia pada Februari 2026 mencapai 4,76% (yoy), sementara target inflasi untuk 2026-2027 ditetapkan di kisaran 2,5±1%.

Pernyataan BI menyoroti bahwa prospek kenaikan harga komoditas global harus diantisipasi, karena ini dapat meningkatkan tekanan inflasi di masa depan. Pemerintah dan regulator energi menekankan bahwa stok energi nasional tetap aman. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa cadangan BBM nasional saat ini berada pada kisaran 27-28 hari, dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying.

Kesiapan Infrastruktur Distribusi Energi

BPH Migas, sebagai ketua Posko Nasional Sektor ESDM, menyampaikan kesiapan infrastruktur distribusi energi yang mencakup 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan 72 DPPU (depot pengisian pesawat). Yuliot menegaskan bahwa ketersediaan BBM di Indonesia lebih dari cukup, dengan cadangan yang diperkirakan mencukupi selama kurang lebih 30 hari.

Pada level rapat kabinet, Menteri ESDM juga melaporkan rincian cadangan untuk beberapa jenis BBM. Misalnya, cadangan RON 90 diperkirakan mencukupi selama 24,39 hari, RON 92 sekitar 28 hari, dan RON 98 sekitar 31 hari. Selain itu, pemerintah mengingatkan bahwa sebagian besar impor LPG berasal dari Amerika Serikat dan Timur Tengah, dan mereka sedang menyiapkan skenario tambahan pasokan dari negara lain, termasuk Australia.

Dampak pada Neraca Perdagangan dan Arus Modal

Bank Indonesia memberikan sinyal bahwa guncangan dari perang ini dapat berdampak pada perdagangan dan neraca eksternal Indonesia. Pada Januari 2026, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar USD 1,0 miliar, meskipun ini lebih rendah dibandingkan dengan surplus USD 2,5 miliar yang tercatat pada Desember 2025. Penurunan ini dipicu oleh perlambatan permintaan global terhadap ekspor nonmigas.

BI juga memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak global dapat memperlebar defisit transaksi berjalan, yang diproyeksikan mencapai batas atas kisaran defisit 0,9% hingga 1,1% dari PDB. Pada Maret 2026, terjadi net outflows portofolio sebesar USD 1,1 miliar, yang disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat perang. Hal ini memperkuat alasan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% sambil memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Strategi Penghematan Energi dan Respons Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penghematan energi dari tingkat tertinggi. Dalam konferensi pers, beliau mengemukakan opsi pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah sebagai langkah untuk menghemat energi. Ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM dan biaya transportasi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa mereka akan melakukan peninjauan terhadap berbagai sektor yang menggunakan BBM, termasuk pembangkit listrik, serta meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti gas. Wamen ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa upaya efisiensi akan dilakukan dan akan memperhatikan penggunaan BBM dan gas.

Antisipasi dalam Sektor Transportasi dan Maritim

Gangguan pelayaran di jalur-jalur strategis di Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan lonjakan biaya logistik global. Ini dapat terjadi melalui peningkatan premi asuransi, perubahan rute kapal, dan ketidakpastian jadwal pengiriman. UNCTAD menegaskan bahwa gangguan lalu lintas maritim di Selat Hormuz dapat menciptakan kekhawatiran efek domino terhadap pasar energi, transportasi maritim, dan rantai pasokan global.

Indonesia juga harus bersiap menghadapi efek tidak langsung dari konflik ini. Pertama, biaya impor energi, seperti minyak dan LPG, dapat meningkat jika pengapalan dari kawasan berisiko mengalami gangguan. Kedua, arus perdagangan Indonesia, baik ekspor maupun impor nonmigas, berpotensi terkena dampak kenaikan biaya pengiriman dan waktu pengiriman yang lebih lama jika perusahaan pelayaran harus memilih rute alternatif untuk menghindari kawasan konflik.

Perlindungan WNI dan Respons Terhadap Publik

Dampak nyata dari konflik ini juga terlihat pada perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, khususnya di Iran. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berupaya memfasilitasi evakuasi bertahap bagi 32 WNI dari Iran, yang terdiri dari pekerja, pengajar, jurnalis, pelajar, pekerja migran, dan wisatawan.

Evakuasi tahap pertama dimulai pada 6 Maret 2026 melalui Azerbaijan. Kemlu juga melakukan komunikasi dengan otoritas Iran untuk memastikan keamanan kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perang tidak hanya terkait dengan harga minyak, tetapi juga berkaitan dengan risiko operasional dalam rantai pasokan energi Indonesia di laut.

Resonansi Konflik di Ruang Publik

Dari sisi opini publik, dua sinyal yang mencolok muncul, yaitu mobilisasi aksi dan pembentukan persepsi melalui media sosial. Aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 9 Maret 2026 menggambarkan resonansi konflik yang terjadi di ruang publik domestik. Survei opini yang dilakukan oleh GoodStats menemukan bahwa mayoritas responden cenderung mendukung Iran, dan 96% responden menganggap konflik ini akan berdampak pada kondisi di Indonesia, khususnya terkait dengan harga energi dan stabilitas ekonomi.

Temuan ini menjadi indikator penting tentang persepsi publik, meskipun perlu diingat bahwa komposisi responden didominasi oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Selain itu, GoodStats juga mencatat bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama terkait konflik ini, melampaui media online nasional. Ini menunjukkan pentingnya pemerintah dan industri dalam mengelola komunikasi risiko untuk mencegah kepanikan publik.