Partai Aceh Siapkan Figur Alternatif Pimpinan di Tengah Gejolak Internal DPRA

BANDA ACEH – Situasi internal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kini tengah mengalami perubahan signifikan. Muzakir Manaf, yang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh sekaligus Gubernur Aceh, dilaporkan telah mengidentifikasi dua nama sebagai langkah konsolidasi guna meredakan ketegangan politik yang muncul di kalangan anggota parlemen Aceh.

Figur Alternatif Pimpinan DPRA

Dua nama yang muncul sebagai kandidat berasal dari dalam Partai Aceh, yaitu Azhari M. Nur, yang akrab disapa Haji Maop dari Aceh Timur, dan Saiful Bahri, dikenal dengan sebutan Pon Yahya dari Aceh Utara. Keduanya dianggap sebagai pilihan strategis untuk menggantikan posisi pimpinan DPRA yang saat ini dipegang oleh Zulfadli, atau lebih dikenal dengan Abang Samalanga.

Proses Penjaringan Kandidat

Menurut sumber yang dekat dengan Mualem, proses pemilihan dua tokoh ini tidaklah spontan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian konsultasi yang melibatkan berbagai wilayah. Pertemuan penting telah dilakukan di beberapa lokasi, seperti Malaysia, Jakarta, dan Medan, serta diskusi internal dengan para elite DPA Partai Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

“Ini merupakan bagian dari upaya mencari stabilitas. Dua nama sudah diusulkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ungkap sumber tersebut pada Kamis (09/04/2026).

Gesekan Internal yang Meningkat

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya gesekan internal di DPRA, yang mulai terungkap ke publik. Hal ini terutama terlihat setelah rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh untuk Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung pada 6 April yang lalu.

Ketidakpuasan Anggota Dewan

Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga. Bahkan, ada permintaan agar Gubernur Aceh bisa bertemu langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa melibatkan unsur pimpinan.

• Usulan pertemuan langsung dengan Gubernur
• Permintaan untuk transparansi dalam komunikasi
• Ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang ada
• Urgensi menjaga hubungan baik antar anggota
• Memperkuat koordinasi antar lembaga

“Kami berharap Pak Gubernur dapat bertemu dengan seluruh anggota DPRA tanpa kehadiran pimpinan,” ujar anggota DPRA, Rijaluddin, yang mendapatkan respon positif dari forum.

Dinamika Interaksi di Rapat Paripurna

Selain itu, sikap Abang Samalanga selama rapat paripurna juga menjadi sorotan. Terutama ketika ia berinteraksi dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah. Dalam momen tersebut, Abang Samalanga terlihat berbicara dengan nada tinggi terkait pelaksanaan reses yang ia klaim dilindungi oleh undang-undang.

Persoalan Komunikasi yang Serius

Menurut sumber yang sama, rangkaian peristiwa ini mencerminkan adanya masalah komunikasi yang mendalam, baik di dalam internal DPRA maupun dalam hubungan dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Masalah ini bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut efektivitas komunikasi politik dan koordinasi kelembagaan,” tambahnya.

Menuju Perubahan yang Diharapkan

Meskipun arah perubahan mulai terlihat, belum ada kepastian kapan keputusan resmi tentang figur alternatif pimpinan DPRA akan diumumkan. Namun, tanda-tanda konsolidasi semakin kuat seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan hubungan antar lembaga di Aceh.

Menunggu Momentum yang Tepat

“Pergantian itu sangat mungkin terjadi. Kita hanya perlu menunggu momentum yang tepat,” kata sumber tersebut, menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika politik saat ini.

Dalam konteks ini, Partai Aceh tampaknya berusaha untuk merespons kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih stabil dan efisien di DPRA. Dengan mengusulkan figur alternatif, diharapkan akan muncul angin segar dalam dinamika politik Aceh yang belakangan ini cukup menantang.

Keberadaan figur alternatif pimpinan DPRA ini tidak hanya menjadi harapan bagi Partai Aceh, tetapi juga bagi masyarakat Aceh yang mendambakan kepemimpinan yang mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik semata. Dengan adanya konsolidasi yang matang, diharapkan dapat menciptakan suasana politik yang lebih kondusif ke depan.